Bupati Purwakarta “Ngamuk” di RSUD Bayu Asih

PURWAKARTA, headlinejabar.com
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menegur keras manajemen parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih Purwakarta, Jawa Barat. Bupati Dedi menilai, sejauh ini manajemen parkir RSUD tidak mengedepankan aspek ketertiban. Khususnya dalam memberikan sistem tegas pada pengendara roda dua yang diklaim paling sering melanggar aturan parkir.
Bupati Dedi menegur keras pihak manajemen parkir RSUD Bayu Asih Purwakarta. Meski Bayu Asih sudah memiliki sistem parkir off the street, masih terlihat banyak ketidakteraturan parkir kendaraan. Padahal, sekelas rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan gratis untuk warga miskin ini, bisa menjaga citra yang baik.
Dedi berangkat dari rumah dinasnya di Jl Gandanegara No 25. Awalnya akan menjenguk pasien penderita penyakit thalasemia yang tengah dirawat di RSUD Bayu Asih, Bupati Dedi sketika geram melihat kendaraan yang diparkir sembarangan di area parkir Bayu Asih. Salah seorang petugas parkir pun kena “semprot” karena memarkir kendaraannya sembarangan.
“Kumaha sih? Kan didinya teh petugas, kudu na mere conto kanu sejen (gimana sih? Anda ini kan petugas harusnya memberi contoh pada yang lain, red),” kata Dedi.
Kejadian ini sempat membuat pengunjung RSUD Bayu Asih, Hanna (30) warga asal Sadang Purwakarta yang datang bersama keluarganya untuk menjenguk pasien kaget. Ia mengatakan, memang sudah sejak dulu kesemrawutan parkir di RSUD Bayu Asih.
“Mungkin harus langsung oleh pak bupati memang, karena sering saya tulis saran dan saya masukan ke kotak saran yang tersedia tetapi tidak ada tindak lanjut,” tutur Hanna.
Bupati Dedi menilai, RSUD Bayu Asih sebagai badan layanan usaha daerah seharusnya memberikan contoh pelayanan yang baik untuk warga, karena dari segi pembiayaan sudah banyak disubdisi oleh Pemkab.
“Kami melakukan kebijakan anggaran untuk Bayu Asih, siapapun yang berobat mohon dilayani dengan baik, sumber pembiayaannya sudah jelas, harusnya pelayanan juga prima dong?,” tegas Dedi dengan nada tinggi.
Dedi menambahkan bahwa peristiwa ini harus menjadi cermin bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain di Purwakarta agar melakukan perbaikan internal demi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya ini penting agar setiap kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dengan baik.
“Birokrasi itu tidak boleh menjadi kendala bagi pelayanan, kebutuhan masyarakat paling utama, intinya kan masyarakat membutuhkan kenyaman, maka buat mereka nyaman, persoalan parkir ini hanya salah satu diantaranya saja,” tutup Dedi.(dzi)