PURWAKARTA, headlinejabar.com

BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menindaklanjuti hasil kunjungan strategis ke Kota Yogyakarta melalui pembahasan awal bersama jajaran Staf Ahli Bupati Purwakarta pada Jumat 24 April 2026.

Pembahasan tersebut dilakukan bersama Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Staf Ahli Bupati Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi.

“Pembahasan bersama ini menjadi langkah konkret dalam merumuskan strategi percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta, khususnya bagi pekerja rentan, pekerja informal, petani, buruh tani, pelaku UMKM, pekerja pasar, RT/RW, kader, marbot, petugas keagamaan, serta kelompok pekerja lainnya,” kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta Wira J Sirait dalam keterangannya, Jumat 24 April 2026.

Wira menuturkan, kasil kunjungan ke Yogyakarta memberikan sejumlah pembelajaran penting, terutama terkait penguatan regulasi, dukungan pembiayaan bagi pekerja rentan, pelibatan perangkat daerah, serta gerakan kolaboratif sosial untuk memperluas perlindungan pekerja.

“Praktik baik tersebut akan kita adopsi dengan karakteristik Purwakarta sebagai daerah industri, agraris, jasa, desa, dan komunitas sosial,” ujar Wira.

Sebagai tindak lanjut, jelas Wira, Pemkab Purwakarta bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan pertemuan lanjutan dengan OPD terkait.

Pertemuan lanjutan itu untuk membahas beberapa langkah strategis, antara lain penguatan regulasi daerah agar perlindungan pekerja memiliki dasar hukum yang lebih operasional dan terintegrasi.

Pemetaan kelompok sasaran prioritas, seperti petani, buruh tani, pekerja informal desa, RT/RW, kader, marbot, pelaku UMKM, pekerja pasar, dan komunitas keagamaan.

Pemanfaatan APBD dan DBHCHT sebagai dukungan pembiayaan perlindungan pekerja rentan.

Penguatan peran dunia usaha melalui TJSLP dalam mendukung perlindungan pekerja di sekitar wilayah operasional.

Integrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam layanan perizinan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta penguatan gerakan sosial berbasis kearifan lokal, seperti Nyaah ka Indung dan Poe Ibu/Sapoe Sarebu.

“BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta memastikan bahwa tindak lanjut ini semakin banyak warga pekerja Purwakarta terlindungi dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan hilangnya penghasilan keluarga,” jelas Wira.

Upaya percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Purwakarta juga menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan mencegah kemiskinan baru.

Melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja rentan tidak hanya didaftarkan sebagai peserta, tetapi juga diberikan jaring pengaman sosial agar keluarganya tetap terlindungi ketika terjadi risiko kerja.

“Hasil kunjungan ini langsung ditindaklanjuti bersama Pemerintah Daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat perlindungan nyata bagi warga pekerja Purwakarta melalui regulasi, pembiayaan, kolaborasi OPD, dan gerakan kepedulian bersama,” ujarnya.

Sebagai penutup Wira menambahkan, dengan langkah tersebut, Purwakarta diharapkan dapat mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.***