Presiden Jokowi : Setiap Pejabat Harus Jadi Motor Reformasi

JAKARTA, headlinejabar.com

Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan para pejabat sekelas menteri, pejabat eselon I sampai kepala lembaga non pemerintah menjadi motor penggerak reformasi. Presiden selalu meminta agar semua melangkah lebih cepat, mengingat kondisi zaman sudah masuk dalam era kompetisi. Di era kompetisi, kemenangan ditentukan kecepatan, kelincahan dan kapasitas nasional yang solid dalam merespon dinamika perubahan global.

Presiden menyampaikan langsung instruksinya dalam agenda rapat kerja pemerintah (RKP) dengan para menteri, kepala lembaga negara non pemerintahan dan para pejabat eselon I. Presiden turut meminta sekuruh menteri untuk bekerja secara lurus seperti yang sudah digariskan.

“Saya minta seluruh menteri, kepala lembaga dan pejabat eselon I bekerja lurus sesuai yang sudah digariskan,” kata Presiden Jokowi, mengawali arahan dalam RKP ini, Selasa (22/3/2016).

Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan dua hal yang menjadi prioritas dalam lima tahun kedepan. “Pertama deregulasi, kedua, percepatan pembangan infrastruktur, fokusnya disitu,” ujar Presiden.

Pada setiap kesempatan bertemu dengan pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, Deregulasi diperlukan, karena salah satu faktor yang menghambat pemerintah tidak dapat cepat dalam bertindak adalah terlalu banyaknya aturan. 

“Saya mendapatkan info dari Bappenas, jumlah regulasi aturan, ternyata kita mempunya 42 ribu aturan regulasi,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga mendapatkan informasi terdapat lebih dari 3.000 lebih Perda di Kemendagri yang bermasalah. Terlebih saat ini, ketika terjadi perubahan ekonomi gobal yang sangat cepat ini, dimana perubahan dapat terjadia setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu. 

“Tahun lalu kita pontang panting antisipasi (krisis) Yunani, yang muncul ternyata depresiasi Yuan, selanjutnya muncul lagi (penurunan) suku bunga The Fed,” kata Presiden.

Ibarat sebuah kapal, Indonesia adalah  kapal besar, negara besar. Tapi, lanjut Presiden, kita jangan terjerat oleh aturan yang  terlalu banyak, aturan yang dibuat sendiri. “Aturannya terlalu banyak, ini yang harus dideregulasi, disederhanakan,” kata Presiden.

Siapkan Reform untuk Menangi Kompetisi

Presiden juga  menegaskan bahwa pejabat eselon  I memiliki peran kunci untuk  menjabarkan  dan melaksanakan visi Presiden di era kompetisi.  Birokrasi perlu menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi.  Eselon I, lanjut Presiden, seharusnya bisa  menjadi motor dari reform.  Jika tidak melakukan reform maka akan tertinggal dalam persaingan dengan negara negara lain. Presiden meyakini bahwa sebagai negara besar kita akan bisa memenangi kompetisi, asal kita mau, asal ada niat.

Salah satu reform yang ditekankan oleh Presiden adalah reformasi anggaran. Presiden minta agar rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata. “Lagu lama itu harus kita tinggalkan,” tegas Presiden. 

Anggaran yang disusun harus fokus pada  program prioritas yang telah ditentukan  dan bermanfaat  besar bagi rakyat. Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai ditinggalkan menjadi money follow programme.

Presiden juga meminta kembali agar Kementerian dalam menyusun rencana anggaran menghilangkan kata kata yang tidak jelas, yang absurd. “Tidak usah banyak banyak program, kosentrasi pada program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Presiden. 

Presiden juga mengingatkan untuk lebih memperbesar belanja modal. Dan melakukan efisiensi pada belanja barang.

Dalam pelaksanaan program atau proyek, Presiden mengingatkan pada menteri dan  seluruh pejabat eselon I untuk mengubah total tradisi untuk melaksanakan proyek  di bulan Juli, Agustus, atau September. Sehingga bulan November dan Desember harus “pontang panting” mengejar serapan anggaran. Presiden minta semua proyek bisa dimulai pada bulan Januari. Ini akan menjadi contoh pada provinsi, kabupaten kota. 

“Realisasi serapan baik, kualitas juga baik. Belanja optimal, kualitas juga optimal,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden mengharapkan seluruh  Kementerian Lembaga memberikan perhatian pada Papua, NTT, kawasan perbatasan, pulau pulau terdepan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan yang lainnya.

Kepada seluruh Menteri dan para pejabat eselon I, Presiden meminta agar diperkuat sinergi antar Kementerian, antar Ditjen. Komunikasi  dan sinergi antar kementrian, antar eselon I harus betul betul berjalan di lapangan. “Jangan berjalan sendiri sendiri,” ujar Presiden.(ysf/dzi)