Program Dana Desa Tak Boleh Dipihakketigakan

Foto : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Marwan Jafar bersama Bupati Purwkarta Dedi Mulyadi usai berdialog dengan 183 Kades di Kabupaten Purwakarta

PURWAKARTA, HeadlineJabar.com Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Marwan Jafar menegaskan pembangunan yang bersumber dari program dana desa (DD) tidak boleh dipihakketigakan maupun dikontraktorkan. Mendes Marwan mengingatkan penggunaan yang bersumber dari DD benar-benar tepat sasaran sesuai aturan untuk membangun infrastruktur desa.

Hal itu dia sampaikan secara langsung dalam lawatannya di Kabupaten Purwakarta. Menteri Marwan berdialog dengan 183 kepala desa se-Purwakarta di Bale Paseban Pendopo Pemkab Purwakarta, Kamis (7/1/2016) kemarin. Bukan hanya DD, kebijakan tersebut juga ditergaskan Marwan berlaku bagi pembangunan yang bersumber dari bantuan alokasi dana desa (ADD).

“Pembangunan desa betul-betul fokus. DD dan ADD untuk membangun infrastruktur desa. Khusus DD tidak dibenarkan jika dialokasikan untuk membangun kantor desa, belanja kendaraan dinas, dan dipihakketigakan. Dengan DD, serentak di Kabupaten Purwakarta untuk membangun fisik infrastruktur,” jelas Marwan dihadapan Kades se-Purwakarta.

Jika dalam hal ini jalan-jalan desa di Purwakarta sudah baik, Marwan merekomendasikan DD  dialokasikan untuk membangun sarana fisik yang lain. Pihaknya turut mendorong para pekerja dan tukang yang melakukan pembangunan merupakan warga setempat. Termasuk, bahan-bahan yang digunakan dalam membangun berasal dari desa setempat.

“Kami menginginkan teknisnya ladang karya. Tidak boleh dipihakketigakan maupun dikontraktorkan. Penggunaan dana desa betul-betul digunakan sesuai aturan yang ada. Bukan artian kementerian melakukan intervensi, tetapi semuanya harus berdasarkan peraturan,” terang Marwan.

Mendes Marwan juga menegaskan, pembangunan fisik DD tidak boleh dipecah-pecah, melainkan murni untuk infrastruktur desa. Dalam artian, program DD diperuntukkan fokus hanya satu pembangunan saja. Pihaknya menginginkan dengan teknis seperti ini, gerak budaya gotong royong masyarakat bisa kembali ditumbuhkan.

“Fokus pembangunannya untuk apa, semisal membangun akses air minum, desa harus fokus membangun sarana air minum. Pengairan fokus pengairan, jalan fokus dengan jalan. Jangan dipecah-pecah. Tidak boleh dipihakketigakan dan dikontraktorkan. Harus swakelola oleh pemerintah dan masyarakat desa tersebut,” tegas Mendes Marwan.

Di wilayah lain, Marwan mewanti-wanti aparat penegak hukum tidak perlu melakukan tindakan kriminalisasi terhadap pejabat Kades. Meski demikian, Kades tidak mesti terbuai dengan melakukan tindakan penyelewengan anggaran. Sejauh ini kementerian mempercayai tombak pembangunan di pundak kepala desa.

“Tidak boleh ada penyelewengan dana yang sudah diberikan. Buktikan jika Kades merupakan tokoh pemimpin masyarakat. Dan buktikan, jika desa bisa menyumbang banyak pembangunan. Sesuai arahan presiden, yang awalnya kota sentris, sekarang harus desa  sentris,” pungkas Mendes.(dzi)