Syaiful Huda: Penerapan Kurikulum Merdeka Tidak Wajib

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menjadi nara sumber Sosialisasi Kurikulum Merdeka, di Aula Janani Hotel Harper by Aston Purwakarta, Sabtu 13 Mei 2023.

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan terus menyosialisasikan Kurikulum Merdeka.

Teranyar, sosialisasi digelar kepada guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu 13 Mei 2023.

Bertempat di Aula Janani Hotel Harper by Aston Purwakarta, sosialisasi tersebut menghadirkan tiga orang narasumber.

Ketiganya adalah Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Drs. Zulfikri Anas, M.Ed., dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Dr. H. Purwanto, M.Pd.

“Pemerintah dan DPR telah menyepakati jika penerapan Kurikulum Merdeka tidak diwajibkan bagi sekolah,” kata Syaiful Huda kepada wartawan.

Yang belum bisa, sambungnya, maka tetap menggunakan Kurikulum 2013. Dan yang sudah bisa, maka diterapkan seefektif mungkin.

Baca Juga  Telat Bayar Uang Sumbangan Siswa Baru Dikeluarkan

Meski tak diwajibkan, kata Syaiful Huda, namun sekolah merasa terpanggil untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Hanya dalam waktu 1,5 tahun saja, 80 persen sekolah di Indonesia sudah menggunakan Kurikulum Merdeka. Progresnya luar biasa,” ujarnya.

Biasanya, lanjut Syaiful Huda, transisi dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya membutuhkan waktu lima sampai tujuh tahun.

“Ini membuktikan konsep merdeka belajar dengan menerapkan Kurikulum Merdeka sangat relevan dengan sistem pendidikan di sekolah,” ucapnya.

Lebih lanjut Syaiful Huda menambahkan, sosialisasi ini bisa mempercepat kapasitas, kompetensi dan kualitas guru.

Baca Juga  Panglima Santri Ingatkan Tiga Hak Pesantren

Senada disampaikan Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Zulfikri. Disebutkannya, Kurikulum Merdeka dirancang sedemikian rupa.

“Yakni dengan prinsip penyederhanaan, fleksibilitas dan berkeadilan. Serta fokus kepada pelayanan terhadap para peserta didik,” kata Zulfikri.

Prinsip-prinsip penyederhanaan itu, lanjutnya, dimulai dari pengurangan materi dan fokus kepada materi-materi sosial. Termasuk, memberikan ruang seluas-luasnya kepada guru untuk memberikan pelayanan terhadap siswa.

“Pun halnya dengan siswa diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya,” ujar Zulfikri.

Dirinya pun mengapresiasi sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta yang telah menerapkan konsep serupa bahkan sejak 2015 lalu.

“Apresiasi luar biasa untuk Purwakarta yang bisa menjadi role model bagi wilayah lainnya,” ucapnya.

Baca Juga  UBP Karawang Jalin Kerja Sama dengan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Universitas Borneo Lestari

Sementara itu, Kadisdik Purwakarta Purwanto menyebutkan, 99 persen sekolah di Purwakarta telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum orisinal Indonesia. Tinggal beradaptasi saja dari kurikulum yang sebelumnya ke Kurikulum Merdeka,” kata Kang Ipung, panggilan akrabnya.

Sejatinya, kata Kang Ipung, Kurikulum Merdeka mengadopsi sistem pembelajaran yang sudah diterapkan di pesantren, padepokan, madrasah dan lainnya.

“Jadi penerapannya bukan lah suatu hal yang sulit. Cukup disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan kelas, kebutuhan sekolah,” ujarnya.(add)

Para narasumber Sosialisasi Kurikulum Merdeka saat melakukan sesi foto bersama dengan para peserta yang merupakan guru penggerak.