Soal Pilgub Jakarta, Dedi Mulyadi : Jakarta Harus Ajarkan Demokrasi

Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengharapkan soal Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, bisa mengajarkan demokrasi, pluralisme dan Jakarta menjadi inspirasi

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengomentari proses demokrasi menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Santer pembahasan Pilgub DKI 2017 ramai diperbincangkan baik di media massa maupun media sosial. Sampai-sampai, tensi politik mengarah pada isu yang mengarah pada persoalan keyakinan seseorang.

Bupati yang juga dikenal sebagai Budayawan Jawa Barat ini, mengaku sungguh menyesalkan. Sebab, Jakarta yang menjadi trendsetter Indonesia masih belum bisa mencerminkan sikap berdemokrasi dengan sehat.

“Hari ini terjadi proses demokrasi di Jakarta yang masih mengarah stigma rasis. Saya berharap Jakarta sebagai pusat segalanya Indonesia. Bisa mengajarkan demokrasi, pluralisme dan Jakarta menjadi inspirasi,” ungkap Kang Dedi, seperti dilansir dari media resmi Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, baru-baru ini.

Dikatakan Dedi, jika nilai agama selalu dibawa menjadi pertarungan politik, Maka hal tersebut tidak akan memberikan pendidikan terhadap masyarakat. Sebelumnya memang, Dedi pernah merasakan hal yang sama pada saat dirinya mencalonkan periode kedua Bupati Purwakarta. Dedi Mulyadi dikecam dengan isu miring tentang agama.

“Ya kondisi itu sekarang sedang ramai di Jakarta, masing-masing seseorang menyerang dari aspek agama,” ujarnya.

Semestinya sambung Dedi, persoalan rasis yang terjadi saat ini tidak boleh dipublikasi melalui media, persoalan perdebatan keagamaan cukup menjadi konsumsi internal saja.

“Bahwa persoalan pandangan seseorang tentang pemimpin, sebaiknya tidak disampaikan yang bersifat publiksitas,” jelas Dedi.

Dedi memberikan saran, untuk menyelesaikan persoalan kampanye yang selalu dikaitkan dengan nilai agama. Sebaiknya Pemerintah turun tangan untuk mengatur tata cara kampanyen calon-calon pemimpin di Indonesia.

“Pemerintah secara tegas melakukan larangan, perang opini politik dengan jargon agama,” pungkasnya.(dks/dzi)