BANDUNG, headlinejabar.com
Perum Jasa Tirta II (PJT II) menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Kerja sama ini menjadi langkah penguatan strategis untuk menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di wilayah Jawa Barat.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Mohammad Teguh Darmawan, Jumat (20/11/2026) di Kota Bandung.
PKS yang berlaku selama dua tahun ini menjangkau seluruh lini operasional PJT II yang berada di wilayah Jawa Barat.
Sebagai BUMN yang mengemban penugasan pemerintah dalam pengusahaan dan pengelolaan SDA berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2022, PJT II mengelola berbagai aset vital yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Dukungan kepastian hukum pun menjadi pondasi penting agar pelayanan SDA tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.
Komitmen Jaga Layanan Publik
Direktur Utama PJT II, Imam Santoso, menegaskan sinergi bersama Kejati Jabar merupakan wujud komitmen perusahaan dalam melindungi dan menjaga keberlangsungan layanan publik di sektor SDA.
“Pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur strategis di bawah tanggung jawab Perum Jasa Tirta II membutuhkan kepastian hukum yang kokoh. Melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kami memperkuat perlindungan sekaligus memastikan setiap langkah operasional perusahaan berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip Good Corporate Governance,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Jabar akan memberikan dukungan hukum secara menyeluruh bagi PJT II.
Dukungan tersebut meliputi bantuan hukum untuk mewakili perusahaan baik sebagai penggugat maupun tergugat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta pemberian pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (Legal Opinion), pendampingan hukum (Legal Assistance), dan audit hukum (Legal Audit) guna memitigasi risiko sejak dini.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup tindakan hukum melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, dan fasilitasi.
Kedua pihak turut menyepakati penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui workshop, seminar, Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi, program magang, hingga pertukaran narasumber, disertai kolaborasi lanjutan dalam pencegahan risiko hukum termasuk tindak pidana korupsi.
Dorong Budaya Patuh Hukum hingga Anak Perusahaan
Imam Santoso menekankan, cakupan kerja sama yang menyentuh seluruh unit bisnis hingga anak perusahaan akan mendorong budaya kepatuhan hukum yang merata di seluruh ekosistem perusahaan.
“Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan dan penguatan kompetensi insan perusahaan hingga ke tingkat unit dan anak perusahaan. Kami ingin memastikan pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan,” tambahnya.
Melalui kerja sama ini, PJT II memperoleh dukungan pendampingan hukum dari Kejati Jabar guna mengawal kelancaran pelayanan publik dalam sektor SDA di wilayah Jawa Barat, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Sejalan dengan penguatan tata kelola tersebut, kedua instansi juga mengikat komitmen penerapan prinsip transparansi, anti-korupsi, dan anti-penyuapan yang selaras dengan standar ISO 37001:2025, disertai kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi di setiap tahapan pelaksanaan kerja sama.





