Foto : Ratusan anggota Ormas PP menuntut transparansi proses lelang pembangunan gedung RSUD Depok yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp190 miliar (07/03/2016).

DEPOK, headlinejabar.com

Ratusan massa yang tergabung dalam ormas Pemuda Pancasila (PP) Kota Depok, Jawa Barat mendatangi gedung Balai Kota Depok. Kedatangan masa dari ormas tersebut adalah bentuk aksi menuntut transparansi proses lelang pembangunan gedung RSUD Depok yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp190 miliar (07/03/2016).

Namun dalam proses lelangnya dianggap menyalahi Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang atauJasa. Dalam pasal 17 ayat (e) dan Pasal 129 ayat (4) disebutkan bahwa kepala ULP atau anggota pokja ULP atau pejabat pengadaan barang, hatus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.

“Proyek ini melanggar aturan tersebut. Khairul tidak punya setifikat dimaksud,” kata Ketua PP Depok, Rudi Samin.

Lebih lanjut Rudi Samin juga menuding adanya permainan antara dinas terkait dengan ULP dalam menentukan pemenang tender. Dirinya memiliki bukti bahwa pejabat dimaksud tidak memiliki sertifikat yang seharusnya.

“Khairul harus bertanggungjawab. Contohnya, kenapa pondasi RSUD sudah 7 tahun tidak dilakukan (pembangunan), karena dia tidak punya sertifikatnya,” katanya.

Dia pun meminta agar persoalan ini diusut. Bahkan jika perlu pejabat yang terlibat dalam penentuan lelang diserahkan ke polisi. Dia mengimbau pada kepemimpinan baru saat ini untuk tidak terlalu percaya dengan anak buah.

Sementara Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distakrim) Kota Depok, Kania Parwanti yang ikut dalam rapat dengan pendemo mengatakan pihaknya berjanji akan menindak lanjuti hal tersebut.

“Kalau sesuai aturan akan kami lakukan,” ujar Kania.(yog/dzi)