Purwakarta, headlinejabar.com – Guna memaksimalkan dan menutup celah kebocoran keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purwakarta. Pemkab Purwakarta harus segera membentuk Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah (Satgas PAD).

Demikian hal itu disampaikan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Purwakarta, Ryan Andriana Putra.

Pria yang akrab disapa Kang Wilyong ini juga merekomendasikan agar DPRD Kabupaten Purwakarta turut membahas dan mengawal usulan pembentukan tim tersebut.

“Di sejumlah daerah, Satgas PAD terbukti efektif memaksimalkan pajak dan retribusi. Tim ini bersifat kolaboratif, melibatkan perangkat daerah, kepolisian, dan kejaksaan untuk penataan perizinan serta penegakan aturan,” sebutnya.

Menurut Ryan, pengawasan yang selama ini berjalan masih bersifat internal dan dinilai kurang efektif serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tim yang mandiri dan profesional.

“Kami melihat masih ada celah yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab, baik dari internal maupun eksternal. Potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah justru hilang atau tidak tercatat dengan benar,” ungkapnya.

Data yang dihimpun KNPI menunjukkan bahwa kebocoran PAD sering terjadi pada sektor perizinan usaha, pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan aset. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahun, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Oleh karena itu, tim yang dibentuk harus benar-benar independen, terdiri dari unsur profesional, akademisi, dan masyarakat sipil agar tidak terikat kepentingan tertentu,” tegasnya.

Satgas yang diusulkan diharapkan memiliki kewenangan luas, mulai dari pemantauan, pengecekan lapangan, hingga memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Selain itu, tim ini juga berfungsi sebagai wadah pengaduan masyarakat jika menemukan praktik penyimpangan.

“Jangan sampai uang rakyat hilang karena kelalaian atau kesengajaan. KNPI siap berkontribusi demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Ryan juga menekankan agar hasil kinerja Satgas nantinya dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat bisa mengawasi langsung. Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian negara, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Jika ditemukan pelanggaran, harus ditindak tegas agar tidak terulang. Uang rakyat harus dinikmati bersama, bukan dinikmati segelintir orang,” pungkasnya.(red)