SUKABUMI, headlinejabar.com

Rumah tidak laik huni (RTLH) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencapai 40 ribu rumah. Jumlah tersebut tersebar di 386 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, baru 20 persen atau sekitar 8.000 rumah yang sudah diperbaiki Pemkab Sukabumi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Nasihudin mengatakan, minimnya anggaran yang digelontorkan dari APBD membuat sedikitnya RTLH yang dapat ditangani pemkab. Untuk tahun ini saja, kata Nasihudin anggaran RTLH hanya Rp2.6 miliar.

“Tahun ini tuh, dalam satu desa, hanya satu RTLH yang dapat dibantu pemkab,” ujarnya, Senin (21/3/2016).

Nasihudin mengatakan, setiap tahun memang anggaran untuk RTLH berbeda-beda. Bahkan pemkab sempat mampu memperbaiki empat rumah di setiap desa. Namun menurutnya itu tak  berlangsung lama. “Paling tinggi mungkin yang empat rumah dalam satu desa, namun ke sininya paling dua bahkan satu rumah untuk satu desa,”ucapnya.

Nasihudin menambahkan, dengan anggaran 2,6 miliar tersebut, rumah yang dapat program RTLH itu hanya mendapatkan Rp4 juta untuk setiap rumahnya. Sedangkan untuk proses mendapatkan anggaran RTLH itu berdasarkan proposal yang diberikan dari desa ataupun kecamatan. Sehingga pemberian bantuan RTLH itu tidak bisa dadakan. Sebab prosesnya memerlukan waktu sekitar satu tahun.

“Untuk anggaran tahun ini, itu merupakan laporan dari desa ataupun kecamatan pada 2015 lalu,” ungkapnya.

Dengan keterbatasan anggaran, dirinya berusaha meminta bantuan baik dari CSR perusahaan ataupun dari yang lainnya. Menurutnya, jika mengandalalkan dari pemkab saja tentu tidak akan cukup untuk membangun seluruh RTLH yang ada di Kabupaten Sukabumi.

“Sejauh ini juga banyak perusahaan yang CSRnya digunakan untuk membangun RTLH, namun biasanya di lingkungan sekitar perusahan. Kami berharap CSR dari perusahaan itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat tidak hanya di lingkungan perusahan,” bebernya.

Kepala Desa Cikujang, Uus Somantri mengatakan, di desanya ada sekitar 386 RTLH. Dari jumlah tersebut baru empat rumah yang mendapatkan program RTLH. “Dalam satu RW itu berbeda-beda jumlah RTLHnya ada yang delapan rumah bahkan ada yang lebih banyak juga,” terangnya.

Untuk mendapatkan program RTLH itu kata Uus, ada skala prioritas. Sehingga tidak semuanya dapat diakomodir. “Biasanya kami ajukan ke pemerintah itu yang benar-benar rumahnya sudah tidak laik huni. Ditambah keluarganya yang perlu uluran tangan,” pungkasnya.(rir/dzi)