Gelar Social Security Summit 2024

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Berbagai upaya dan inovasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan diyakini dapat menstimulus produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek punya cara dalam mewujudkan kesejahteraan para pekerja. Langkah strategis yang diambil yakni dengan menggelar Social Security Summit 2024, pada Selasa 26 Oktober 2024 lalu.

Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membuka kegiatan mengungkapkan dukungan dan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Dirinya berharap diskusi ini dapat melahirkan strategi terkait jaminan sosial terhadap masyarakat.

“Social Security Summit 2024 akan menghasilkan suatu strategi dan solusi. Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menunggu, kira-kira regulasi seperti apa, kebijakan seperti apa, dan strategi seperti apa yang harus kami tempuh,” ujar Yassierli.

Menurutnya saat ini BPJamsostek masih selaras dengan fungsinya dalam memenuhi jaminan sosial untuk masyarakat dan diharapkan dapat terus memperluas kepesertaannya hingga menemukan strategi yang sifatnya preventif.

Selain itu Menaker juga menitipkan beberapa hal yang perlu dibahas, di antaranya perihal perlindungan jaminan sosial, hingga perlunya pendekatan yang lebih preventif yang terkait dengan jaminan ketenagakerjaan.

“BPJamsostek akan memiliki peran yang sangat signifikan ke depan dalam aksi-aksi ataupun intervensi-intervensi yang sifatnya proaktif. Kita tunggu hasil rekomendasinya,” tuturnya.

Tantangan Middle Income Trap

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa hadirnya Social Security Summit 2024 merupakan bentuk respon terhadap tantangan besar yang kini tengah dihadapi sejumlah negara-negara berpenghasilan menengah termasuk Indonesia, yaitu “middle income trap.”

Fenomena ini terjadi ketika negara-negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi dan kesulitan untuk bertransisi menuju status negara berpenghasilan tinggi.

“Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap middle income trap adalah ketidakcukupan sistem jaminan sosial yang mampu mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Anggoro.

Menurutnya, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial membuat masyarakat semakin rentan dan menghambat inovasi serta produktivitas. 

“Terlebih saat ini struktur pekerja Indonesia didominasi oleh sektor informal yang angkanya mencapai hampir 60 persen atau sejumlah 84,13 juta,” kata Anggoro.

“Selain itu demografi penduduk Indonesia tengah bergerak menuju era ageing population, di mana proporsi penduduk lansia jumlahnya mengalami peningkatan,” lanjut Anggoro.

Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pihak, sebab pekerja informal dan penduduk lansia rentan untuk jatuh dalam kemiskinan saat mengalami risiko sosial ekonomi.

Untuk itu perluasan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sebuah hal yang mutlak dilakukan, agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. 

“Pasalnya hingga Oktober 2024, jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta dan didominasi oleh segmen formal atau Penerima Upah (PU) sebesar 25,8 juta pekerja. Sedangkan sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) jumlahnya sebesar 9,4 juta pekerja,” ujarnya.

Ditambahkan dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, Social Security Summit 2024 ini diharapkan mampu menjadi ajang diskusi untuk menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya dalam hal ini kesejahteraan pekerja yang merupakan cita-cita kita bersama.

“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia adalah langkah penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan kerja sama yang erat dari semua pihak, saya yakin kita bisa bergerak bersama membangun Indonesia sejahtera,” ujar Anggoro.

Di tempat berbeda Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta Wira Sirait menambahkan, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 memang harus diperjuangkan sejak sekarang.

Salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja denga pemenuhan hak-hak mereka dalam mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Hingga saat ini pemenuhan hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan masih menjadi persoalan besar khususnya pekerja rentan,” kata Wira.

Dirinya berharap melalui Social Security Summit 2024,semua pihak menyadari perannya dalam mendukung kesejahteraan pekerja.

“Tentu kami mendukung kegiatan yang dilakukan oleh BPJamsostek pusat ya, karena tujuannya sudah jelas yaitu peningkatan kesejahteraan pekerja. Melalui kegiatan ini semua pihak diharapkan dapat ikut terlibat dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak hanya pelaku usaha dan pemerintah tetapi juga pekerjanya,” kata Wira.

Di Kabupaten Purwakarta, upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja terus dilakukan dengan memastikan hak-hak perlindungan mereka benar-benar didapatkan.

Teranyar, BPJamsostek bersama Kejari Purwakarta dan Subang melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) perlindungan hak-hak pekerja.

“Tujuan dari penandatanganan MoU ini adalah untuk memperkuat kerja sama dalam melindungi hak-hak pekerja, khususnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” pungkas Wira.