Hadirkan Dedi Mulyadi, Apdesi Purwakarta Tampik Diskusi Bermuatan Politik

Foto : Hadirkan Dedi Mulyadi, Apdesi Purwakarta Tampik Diskusi Bermuatan Politik

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Purwakarta tampik diskusi umum pembangunan berbasis budaya menuju kemandirian desa yang digelar di Bale Yudistira, Senin kemarin yang menghadirkan Dedi Mulyadi Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barar tak ada sangkut pautnya dengan ihwal politik.

Ketua Apdesi Kabupaten Purwakarta Anwar Sadat menerangkan, kegiatan tersebut digelar untuk mencerdaskan Aparatur Pemerintah Desa. Terutama, terkait perspektif pembangunan yang berbasis budaya menuju Desa mandiri. Sehingga mereka termotivasi dalam melayani dan mengabdi.

“Adapun yang kita undang sebagai narasumber salah satunya ialah Kang Dedi Mulyadi,” ujarnya kepada wartawan.

Anwar menegaskan, diskusi umum itu murni bersifat profesional, dalam rangka mengangkat isu pembangunan yang berbasis budaya menuju desa mandiri.

“Kaitan dengan Kang Dedi Mulyadi sebagai narasumber, karena beliau adalah bagian dari inspirator dalam membangun Desa, dengan pendekatan kultural dan budaya. Sehingga punya prestasi dalam membangkitkan dan memajukan pembangunan di Purwakarta,” tegasnya.

Anwar juga menolak jika ada tuduhan politik untuk kegiatan tersebut.

“Kemudian yang perlu digaris bawahi, tidak ada penggiringan secara politik dalam diskusi umum ini. Melainkan murni menggali gagasan original Kang Dedi Mulyadi dalam membangun, itu intinya,” demikian tutupnya.

Sementara Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Purwakarta Irfan Nurul Furqon mengatakan, seharusnya parangkat desa netral dan tidak boleh ikut dalam kampanye dan ikut dalam tim sukses sesuai dengan perundang-undangan.

“Dalam konteks pemilihan ini, harusnya perangkat desa berhati-hati, karena asumsi masyarakat bisa lain ketika melihat caleg ikut dalam acara apdesi,” Terang dia.

Selanjutnya, ia mengatakan, kaitan dengan urusan pemilu, bentuk netralitas prosedur harus dijalankan.

“Walaupun konteksnya sebagai pemateri, kan bisa dicari alternatif lain, bisa dari akademisi yang pakar dibidang tersebut,” imbuhnya.(lan/dik)