Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengumpulkan para kepala desa.
PURWAKARTA, headlinejabar.com
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengumpulkan para kepala desa dalam rangka pengawalan realisasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana diketahui, terdapat 183 desa yang menerima dana yang dialokasikan melalui APBN tersebut.
Hari ini, Selasa (19/9) bertempat Aula Janaka, Kompleks Sekretariat Daerah Purwakarta, seluruh kepala desa tampak hadir sejak Pukul 08.00 WIB. Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Panda Dinata.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam paparannya menekankan pentingnya tanggung jawab para kepala desa dari segi administratif maupun kualitas pekerjaan. Ini penting agar penggunaan dana desa melahirkan manfaat tanpa terbebani masalah yang mencederai penggunaan dana tersebut.
“Saya tekankan penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan dari aspek administrasi dan kualitas pekerjaan,” tegasnya.
Dari segi administratif, Dedi sempat membahas ‘permainan’ yang seringkali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan membuat kwitansi fiktif pembelian barang. Padahal, faktanya, barang tersebut tidak pernah dibelikan.
“Awas, ini harus teliti, besar atau kecilnya dana harus ada pertanggungjawabannya. Jangan sekali-kali uang rakyat ini diselewengkan, apalagi dengan melakukan kebohongan dengan bon fiktif,” ujarnya geram.
Kualitas hasil pekerjaan yang dibiayai oleh dana desa pun turut menjadi sorotan pria yang kini sangat lekat dengan peci hitam lengkap dengan lambang burung garuda tersebut. Menurut dia, hasil pekerjaan harus sesuai dengan klasifikasi agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Kalau pihak kejaksaan datang melakukan pemeriksaan, ya jangan takut, sambut dengan baik, makanya pekerjaan harus benar, fokus dan sesuai klasifikasi,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarta, Panda Dinata mengatakan bahwa jika dilihat dari aspek administrasi, penggunaan dana desa di Purwakarta relatif aman.
“Rata-rata soal administrasi ini aman ya, seluruh unsur juga turun ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan, ada dari pihak kejaksaan bahkan Pak Bupati sendiri sering langsung memeriksa,” pungkasnya.
