Inpres 2/2021: Elemen Pemerintahan Dukung BPJamsostek

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo.

JAKARTA, headlinejabar.com

BPJamsostek kembali mendapatkan amunisi baru. Pasalnya Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) No2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJamsostek diprediksi akan lebih mudah lagi ke depannya.

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa Agung, tiga kepala badan termasuk ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati dan 98 walikota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek.

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek menjadi tugas jaksa agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 tersebut.

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap enam bulan.

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyambut baik inpres ini serta akan memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait.

Anggoro segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan serta seluruh personil BPJamsostek untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia

“Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan  pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan,” ujar Anggoro dalam keterangan tertulus yang diterima, Rabu (7/9/2021).

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dan BPJamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga konsistensinya.

“Semoga dengan adanya inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” ujar Anggoro.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Cabang BPJamsostek Purwakarta Herry Subroto segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terkait Inpres No2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut.

“Instruksi langsung dari Bapak Presiden ini Insyaallah semakin memudahkan para pekerja menjadi peserta BPJamsostek, termasuk dalam pengalokasian anggarannya. Kami akan terus menyosialisasikan Inpres ini. Selain itu, kami juga siap untuk terus memberikan pelayanan maksimal kepada para pekerja,” ucap Heri.(dik)