PURWAKARTA, headlinejabar.com
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0619 Purwakarta, Letkol Inf Ari Maulana SSos memastikan proses penertiban keramba jaring apung (KJA) Jatiluhur berlangsung kondisif.
Dandim berkomitmen tetap mengedepankan komunikasi efektif dengan seluruh petani. Penertiban bahkan tidak akan dengan cara-cara yang dipandang arogan.
“Penertiban KJA kami pastikan kondusif, aman dan lancar. Harus kita jaga keamanannya,” kata Dandim usai sosialisai penertiban KJA bersama petani di halaman kantor Paguyuban Pengusaha Ikan (PPI) Jatiluhur, Kamis (23/3/2017).
Letkol Inf Ari bertindak sebagai Komandan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban KJA, dalam operasi yang akan dilangsungkan mulai awal April 2017 mendatang tersebut.
Dandim mengatakan, penertiban tidak langsung membabad habis KJA yang ada di Waduk Jatiluhur. Penertiban dilakukan secara bertahap.
“Yang pertama akan kami tertibkan adalah KJA yang sudah rusak dan tidak bertuan, kemudian KJA yang tidak berizin,” ujar Letkol Ari.
Usai itu, penertiban dilakukan untuk KJA kepemilikan non Purwakarta. “Ada tahapan yaitu berupa surat pemberitahuan, agar masyarakat yang memiliki KJA bisa mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya,” lanjut Letkol Ari.
Para pemilik diperkenankan mengambil bangkai KJA yang sudah berhasil ditarik ke darat. “Nanti ada dua regu, regu pertama menertibkan di air dan regu kedua di darat. KJA bisa diambil oleh pemilik,” tutur Dandim.
Ketua PPI KJA Jatiluhur H Yana mengapresiasi pihak pemerintah daerah, yang mengarahkan proses kepada penertiban. Pihaknya mendukung langkah ini. Namun, berbeda jika yang dilakukan berupa upaya penzeroan.
“Kami berharap banyak, penzeroan dikaji ulang. Semua petani saya jamin mendukung untuk penertiban. Mudah-mudahan tidak langsung zero,” kata Yana.
Yana menyebut, ada sekitar 6.000 KJA yang dinyatakan tidak produktif. “Untuk penertiban kita ikut menerima. Kalau penzeroan KJA, kita lihat aspek-aspek yang lain. Mohon dikaji ulang,” tutup Yana.(dik)
