Foto : Deklarasi ANNAS Purwakarta

PURWAKARTA, HeadlineJabar.com
Ketidakhadiran Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi SH pada deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) di Aula UPI Purwakarta pada Minggu (15/11/2015) dianggap karena ketidaktahuan terhadap kehadiran ANNAS.

Pasalnya, ANNAS hadir untuk menjaga kerukunan umat beragama di Purwakarta bukan untuk memecah belah keyakinan atau membawa konflik timur tengah. Demikian hal itu disampikan Ketua Umum ANNAS Pusat KH.Athian Ali M. Da’i, Lc MA usai pengukuhan pengurus ANNAS di Aula
UPI. Menurutnya, jika saja bupati tahu apa itu ANNAS maka ia menanggap bupati akan menghadiri acara deklarasi tersebut.

“Saya meminta setelah deklarasi ini, ANNASPurwakarta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah,” sebutnya.

Karena,kehadiran ANNAS untuk membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Dan, jangan sampai dalam berkeyakinan beragama menodai keyakinan orang lain apalagi mengungkap keyakinan itu kepada orang lain.

Sementara itu, Ketua ANNAS Purwakarta KH Dadang Mustofa KAmil SH, MSi menuturkan jika kehadiran ANNAS di Purwakarta bukan untuk membawa konflik yang terjadi di timur tengah. Melainkan untuk menjaga kerukunan beragama di Purwakarta. Menurutnya, potensi tersebarnya ajaran Syiah di Purwakarta sangatlah besar.

Dan, dalam deklarasi tersebut ANNAS Purwakarta mengeluarkan pernyataan sikap yang diantarnaya ANNAS Purwakarta akanikut Aktif membentengi akidah umat dari aliran sesat. Selanjutnya, akan senantia samengintakan masyarakat akan bahanya ajaran Syiah bagi aqidah umat dan stabilitas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

ANNAS Purwakarta juga mengajak umat islamPurwakarta baik ormas Islam maupun organisasi dakwah dan warga untuk bekerja sama mengantisipasi berkembangnya ajaran sesat syiah yang mengancam keluarga dangenerasi muda serta melecehkan kaum perempuan dengan modus kawin kontrak.

Selain itu, ANNAS Purwakarta jugamendesak pemerintah Kabupaten Purwakarta agar peduli dan leindunghi umat islamdari perusakan nilai kedamaian oleh gerakan keagamaan dan politik denganmengawasi, membatasi dan melarang pengembangan ajaran yang sesat.(ays)