Foto : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Koto (tengah) bersama Komisioner KPU Jawa Barat Agus Rustandi (kanan) dalam sosialisasi pembentukan PPK, PPS dan KPPS di Bekasi.
BEKASI, headlinejabar.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat merilis jumlah anggota panitia penyelenggara pemilihan umum mulai tingkat kecamatan, desa kelurahan sampai tempat pemungutan suara (TPS).
Lembaga ad hoc pembantu penyelenggara pemilu itu terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di tiap TPS.
Jumlahnya cukup fantastis. Untuk anggota PPK, KPU Jawa Barat membutuhkan sebanyak 3.135 orang, PPS sebanyak 17.871 orang, dan KPPS sebanyak 678.771 orang.
“Jumlah yang dibutuhkan sebanyak tiga orang anggota PPK dan PPS untuk ditugaskan di tiap kecamatan, desa dan kelurahan. Sementara untuk KPPS sebanyak 7 orang ditambah linmas 2 orang. Untuk usia yang boleh mendaftar minimal 17 tahun dengan jenjang pendidikan minimal lulusan SMA sederajat,” kata Komisioner KPU Jawa Barat Agus Rustandi dalam Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2019 di Restoran Taman Saung Marga Jaya Bekasi, Kamis (5/10/2017).
KPU Jawa Barat membuka pendaftaran bagi calon anggota PPK, PPS dan KPPS mulai dari 12 Oktober sampai 3 November 2017.
“Karena pemilu ini melibatkan banyak orang, hal yang tidak mudah. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik mulai di tingkat kecamatan desa dan kelurahan,” lanjut Agus.
KPU mengharapkan banyak warga masyarakat mendaftar sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS domisili masing-masing. Selain bertugas menyelenggarakan pemilihan gubernur, anggota PPK, PPS dan KPPS akan ditugaskan menyelenggarakan pilkada di kabupaten kota.
“Mengingat Pilgub Jabar dilaksanakan serentak dengan pilkada serentak 16 kabupaten kota di Jawa Barat pada 27 Juni 2018 mendatang,” ujar dia.
Sejauh ini menurut Agus, belum semua masyarakat bisa mengakses partisipasi bergabung ke dalam bagian PPK, PPS dan KPPS. Atas alasan itu, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi intens.
“Dan pemilu ini bisa berjalan sukses atas sinergisitas KPU, pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain proses seleksi PPK dan PPS mesti berjalan lancar secara terbuka,” tutup dia.
EDITOR : DICKY ZULKIFLY
