DPRD Purwakarta Agendakan Paripurna Raperda PPA 2022, 31 Juli 2023

Ilustrasi rapat paripurna DPRD Purwakarta.

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sudah mengagendakan rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun Anggaran (TA) 2022 pada Senin, 31 Juli 2023 pekan depan.

Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan (Risdang) pada Sekretariat DPRD Purwakarta, Ari Syamsurizal mengatakan, jadwal tersebut didapat berdasarkan laporan pihak badan musyawarah (banmus).

“Sudah ada di jadwal banmus. Sudah diagendakan untuk rapat paripurna Raperda PPA TA 2022 dilakanakan Senin 31 Juli 2023 pekan depan,” ujar Ari, Kamis 27 Juli 2023.

Baca Juga  Demokrat Imbau Pemkot Depok dan UI Sinergi

Sementara Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika berharap DPRD segera menyetujui raperda tentang PPA TA 2022.

Bupati Anne juga mengharapkan DPRD kooperatif dan tidak melakukan aks pemboikotan seperti tahun sebelumnya.

Seperti diketahui, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika telah menyerahkan Raperda PPA ke DPRD Purwakarta 29 Mei 2023 lalu.

“Diharapkan tidak terjadi lagi pemboikotan yang dilakukan oleh anggota dewan seperti tahun sebelumnya,” kata Anne, Kamis 27 Juli 2023.

Baca Juga  Dedi Mulyadi Paparkan Solusi Cerdas Soal Sampah

Anne mengharapkan seluruh anggota dewan bisa bekerja sama. Karena tidak ada gunanya melakukan aksi pemboikotan, terlebih lagi jabatan Bupati Purwakarta akan berakhir pada 20 September 2023 mendatang.

“Kalau terjadi lagi pemboikotan seperti tahun lalu, berdampak pada tidak disahkannya perda PPA yang akan berdampak terhadap tidak adanya pengesahan perubahan APBD 2023,” ujar Anne.

Parahnya hal itu akan berdampak terhadap pembangunan dan akan ada sanksi dari pusat, sampi penundaan DAU.

Baca Juga  Manggala Purwakarta: Pemberkasan PAW Golkar Janggal

Jika terjadi penundaan DAU, maka berdampak terhadap penundaan honorarium ASN termasuk siltap/ADD yaitu honor perangkat desa termasuk RT RW.

“Harapan saya terhadap tidak ada pemboikotan sangatlah mendasar. Seperti tahun sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Purwakarta melakukan boikot terhadap rapat paripurna Raperda¬†PPA) TA 2021, dimana ada 24 anggota dewan yang melakukan aksi pemboikotan,” ujar Anne.