Foto : Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta kekurangan sedikitnya 2.000 tenaga aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di struktur organisasi tata kerja (SOTK).

Tak bisa dipungkiri jika kualitas kinerja pemerintahan, berbanding lurus dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Logikanya, bagaimana laju birokrasi bisa digenjot semaksimal mungkin, bilamana tenaga yang dibutuhkan masih kurang.

“Idealnya per satu dinas atau lembaga SOTK itu dibantu oleh 36 staf. Nah sekarang kita di Pemkab Purwakarta baru rata-rata di angka 10-15 orang staf,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta Ruslan Subanda, Rabu (18/10/2017).

Pemkab Purwakarta kekurangan ASN tenaga teknis atau staf yang membantu tugas kepala seksie (kasie). Idealnya, kata Ruslan, per satu kasie dibantu oleh dua orang staf. Sehingga pelayanan publik bisa berjalan maksimal.

“Tinggal kesepakatan antara pemkab dengan pemerintah pusat, bagaimana merancang jalan keluar. Mengingat, untuk pembiayaan gaji ASN itu merupakan tanggungan pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU),” papar dia.

Selain tenaga teknis, Purwakarta memiliki kekosongan jabatan kepala dinas di Dinas Pendidikan dan Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana. Kepala di dua dinas ini masing-masing dijabat oleh pekaksana tugas (Plt).

“Kita sudah mengusulkan ke Kemendagri untuk secepatnya dilakukan pengangkatan,” ujar Ruslan.

Meski demikian, sejauh ini indikator kualitas kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Purwakarta dalam keadaan baik. Selama kurun waktu 10 tahun ke belakang, trend kepuasan masyakarakat Purwakarta akan kualitas pelayanan birokrasi meningkat dinamis.

“Pelayanan birokrasi Pemkab Purwakarta bersifat jemput bola. Semisal salah satu program yang memudahkan pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan di program Gempungan di Buruan Urang Lembur,” tutup dia.

EDITOR : DICKY ZULKIFLY