Jabar  

Purwakarta Contoh Daerah Toleran di Indonesia

Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama Ketya Komnas HAM Nurcholis usai Kongres Nasional Kebebasan dan Berkeyakinan di Indonesia yang diadakan oleh Komnas HAM di Jakarta, Selasa (23/2/2016)

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis,  menilai salah satu indikator dipilihnya Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk menerima penghargaan adalah keberhasilan dia menjadikan Purwakarta sebagai prototype daerah yang toleran untuk dihuni oleh semua komunitas agama dan kepercayaan.

Baca Juga  DPUMP Purwakarta Pastikan Lingkar Barat Belum Bisa Tuntas Tahun Ini

“Purwakarta dengan spirit nilai toleran kini sangat ramah untuk semua aliran kepercayaan, Dedi Mulyadi memiliki kualifikasi bahkan menterjemahkan nilai toleransi itu ke dalam ranah kebijakannya selaku kepala daerah, saya kira Purwakarta dapat menjadi prototype daerah toleran di Indonesia,” ungkap Nurcholish, di tengah Kongres Nasional Kebebasan dan Berkeyakinan di Indonesia yang diadakan oleh Komnas HAM di Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Baca Juga  Dedi Mulyadi Memulai Gerakan Perubahan Sosial dari Tajug di Sudut Kampung

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta semenjak dipimpin oleh Dedi Mulyadi telah menegaskan penjaminan kebebasan warganya dalam berkeyakinan. Melalui surat edaran nomor 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan yang aktif sejak 10 November 2015 lalu.

Saat menandatangani surat edaran tersebut, Dedi menjamin bahwa di Purwakarta siapapun tak boleh mengganggu keyakinan seseorang dengan catatan pula, ritual keagamaannya tidak mengganggu ketertiban umum.

Kongres Nasional Kebebasan dan Berkeyakinan yang diadakan Komnas HAM ini berkaitan dengan pembentukan Pelapor Khusus (Special Rapporteur) untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Pelapor khusus ini memiliki mandat utama melakukan identifikasi atas situasi dan tantangan terkait pemajuan, penghormatan, dan pemulihan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Baca Juga  Menhub Resmikan Jalur KRL Hingga Cikarang

Komnas HAM juga berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan instansi terkait agar bisa mendapatkan rekomendasi serta kondisi langsung di tiap-tiap daerah di Indonesia.(dzi)