PURWAKARTA, headlinejabar.com

Dua tahun berlalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menggulirkan kebijakan Ramadan Toleran. Kebijakan ini berisi imbauan yang dituangkan dalam surat edaran bupati, untuk menghormati warga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kebijakan Ramadan Toleran turut mengajak seluruh unsur untuk menghargai pihak-pihak yang tidak menjalankan ibadah puasa karena disebabkan berbagai faktor.

Surat edaran yang disebarkan sejak sebelum memasuki Ramadan tersebut dianggap penting sebagai bentuk perlindungan negara terhadap seluruh elemen masyarakatnya. Dengan tanpa memperhatikan latar belakang agama dan kepercayaan, juga agar tidak ada kesan negara mencampuri kadar kemampuan warga masyarakat untuk menjalankan peraturan agama dan kepercayaan yang mereka anut.

Namun dalam menerjemahkan gerakan tersebut pada wilayah realitas, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku banyak mendapatkan tantangan. Termasuk cemoohan sampai cibiran. Salah satunya penolakan dari kelompok masyatakat intoleran atas kebijakan yang dia gulirkan itu.

“Saya sempat disebut gila, goblok, gak mikir dan otak dengkul karena kebijakan saya ini,” ucap Dedi saat ditemui di rumah dinasnya Jl Gandanegara No 25 Purwakarta, Jawa Barat, Senin (13/6/2015).

Untuk kelangsungan program Gerakan Ramadhan Toleran ini, Bupati yang akrab disapa Kang Dedi tersebut mengaku tidak mempedulikan cemoohan yang dialamatkan kepadanya. Dengan bekal konsistensi seluruh elemen masyarakat Purwakarta pada akhirnya memahami bahwa bukan saja warga yang sedang menjalankan ibadah puasa, yang harus dihormati melainkan juga warga yang tidak menjalankan ibadah puasa pun memiliki hak yang sama.

“Hanya saja saat itu Purwakarta masih minim pemberitaan, jadi belum banyak pihak yang mengetahui soal ini,” tutur Dedi.

Saat ini ia banyak menerima apresiasi dari kepala daerah yang lain dan tidak sedikit dari mereka yang ingin meniru kebijakannya tersebut. Hanya saja mereka mengaku belum siap ‘perang psikologi’ sehingga belum berani menggulirkan program Ramadan Toleran diwilayahnya.

“Problem di Indonesia ini kan banyak orang atau kelompok yang merasa berhak merepresentasikan dirinya sebagai penegak syariat Islam dan itu hanya diyakini oleh orang atau kelompoknya tersebut,” kata Dedi.

Saat disinggung soal kasus penyitaan makanan oleh anggota Satpol PP Serang, Banten, terhadap salah satu rumah makan sederhana di kota tersebut, Dedi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan murni tanggung jawab kepala daerah.

“Kalau Satpol PP itu sekedar menjalankan apa yang menjadi Perda, SK atau surat edaran. Tetapi yang harus diperhatikan seringkali memang para petugas tersebut over acting. Saya kira perlakuan mereka terhadap rumah makan itu berlebihan,” pungkas suami Anne Ratna Mustika tersebut.

Seperti telah diberitakan sebelumnya sejak awal Ramadan ini Pemkab Purwakarta menyebarkan 500 banner imbauan Ramadan Toleran. Sembilan kriteria dikecualikan dalam banner tersebut untuk dapat makan di siang hari seperti biasa pada bulan Ramadan.(*)

Editor : Dicky Zulkifly